18 Kades di Labusel Korupsi Dana Desa?

Khairul Anas SEak melihat ada Kepala Desa (Kades) yang bersikap seolah raja kecil. Kemudian bentuk puja-pujaan warga ikut menjadi andil korupsi Kades. Seharusnya Badan Pengawas Desa (BPD) ikut aktif berperan serta mengawasi sedetailnya ke mana aliran dana desa keluar. Mahalnya biaya pilkades (pemilihan kepala desa) ikut menambah deretan panjang.

“Khususnya daflar dan latar belakang terjadi praktek korupsi dana desa. Di samping itu, tidak adanya hukuman yang berat membuat orang tidak kapok melakukan korupsi,” ujar Khairul Anas SEak.

Rickin Kemb&ren BreNangin bilang ah itu sudah menjadi hal yang pamrih bagi masyarakat terpencil. Kan masyarakat sudah sangat sering mengalami hal seperti itu, baik dari usia kecil sampai dewasa jalan di di desa, termasuk Desa Sei Musam, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, sama sekali tidak layak pakai.

“Adapun perbaikan ketahanan jalannya hanya sebentar saja, karena dana untuk perbaikan jalan sudah dikorupsi oleh para tikus – tikus berdasi itu,” sindir Rickin Kembaren BreNangin.

Muhammad Irfan merasa aduh itulah akibatnya penanganan tindak pemberantasan korupsi yang tebang pilih dan sering kali tidak tuntas di negeri ini. Mulai dari pusat sampai ke daerah hingga akhirnya ke pemerintahan terkecil ikut terjangkit
korupsi. Ini karena minimnya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan anggaran dana desa.

Di samping itu minim pengawasan dan penindakan, baik dari pengawasan internal maupun penegak hukum, sehingga itulah yang memungkinkan menjamurnya perilaku koruptif ini di tingkatan desa. Masih belum terlambat untuk berpartisipasi dalam upaya merubah mental koruptif menjadi mental yang jujur demi kemajuan pembangunan bersama.

“Dan untuk itu mari kita awasi penggunaannya dan laporkan bila ada penyalahgunaannya,” ajak Muhammad Irfan.

Tomi Alparenza mengingatkan pengawalan dana desa penting untuk diperketat dari pusat sampai ke daerah, dan jika perlu melibatkan mahasiswa daerah yang menjadi agent of change. Kemudian berdasarkan evaluasi penggunaan dana desa, sebaiknya besaran dana desa yang dikeluarkan Kades harus berdasarkan penggunaan.

Dengan demikian diketahui apakah dana desa tersebut benar-benar dipergunakan dengan baik. Jika tidak ada bukti fisik penggunaan dana desa tersebut, maka sebaiknya dana untuk tahapan selanjutnya dikurangi atau dihapuskan saja dan jangan sampai terlupakan untuk menindak Kades yang telah berani menggelapkan harapan desa yang selama ini ditunggu setiap desa.

“Jika desa tidak diperbaiki sejak dini, maka desa-desa di Indonesia akan tetap mengenyam sebagai desa yang tertinggal dan Indonesia tidak akan pernah maju,” kata Tomi Alparenza.

Isna Ini menilai korupsi di negri ini sudah semakin mengakar dan merajalela semenjak reformasi. Jika di zaman Orde Baru yang korupsi hanyalah birokrat tingkat atas, maka saat ini sudah sampai kepada birokrat akar rumput. Ini dikarenakan kebijakan pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa.

Sayangnya program pemerataan ini tidak disertai dengan peningkatan rasa nasionalisme aparat desa. Masyarakat desa saat ini berlomba-lomba ingin jadi Kades hanya karena ada anggaran dana desa yang mencapai ratusan juta rupiah, bahkan mungkin ada yang milyaran rupiah. Sebagai contoh di Kabupaten Tanah Karo, dahulu tak ada yang mau jadi Kades.

Sekarang untuk pilkades saja sudah pasang baliho besar. Bahkan yang tingkat kelurahan pun ingin dijadikan desa. Mental pejabat ini sudah mental uang, mental serakah. Kita teriak antikorupsi karena enggak kebagian duit korupsi. Giliran jadi eksekutor dana, maka dana tadi dikorupsi, walaupun untuk kepentingan masyarakat desa.

“Oknum masyarakat desa yang enggak kebagian uang korupsi pun akhirnya menjadi pahlawan antikorupsi karena melaporkan dana desa yang dianggap diselewengkan. Melapor karena enggak dapat duit korupsi!” sindir Isna Ini.

Sumber : Medan Bisnis Edisi 21 Maret 2017 Halaman 10