Banyak Proyek Desa Cacat, Tak Didampingi Konsultan

Lingga (Antara Kepri) – Banyaknya hasil pengerjaan fisik proyek pemerintah Desa yang cacat dan tidak sesuai spek, pada tahun pertama bergulirnya dana desa, diduga kuat karena pihak Desa tidak menggunakan jasa konsultan untuk kajian kaidah teknik kegiatan pembangunannya.

Padahal, dalam Permendagri nomor 114 pasal 41 ayat 2 dan 3, kemudian didukung Perbup Nomor 8 tahun 2016, tentang pedoman pengadaan barang dan jasa di desa, memperbolehkan pihak desa menggunakan dana desa maksimal 1 persen, untuk membiayai jasa konsultan teknis tersebut.

Idrus, tenaga ahli pembangunan partisipatif di P3MD Kemendes wilayah Kabupaten Lingga, mengatakan, hasil pengerjaan proyek di desa yang tidak sempurna itu, penyebab utamanya karena SDM di desa gagal melakukan kajian teknik.

Padahal, dalam aturan yang melandasi penggunaan dana desa untuk pengadaan barang dan jasa, dibenarkan pihak desa memfasilitasi konsultan dalam mendampingi pengkajian kaidah teknis di setiap pembangunan fisik milik desa.

“Dalam Permendagri no 114, kemudian didukung Perbup Nomor 8 tahun 2016, tentang pedoman pengadaan barang dan jasa di desa, disitu memperbolehkan pihak desa menggunakan jasa konsultan,” tuturnya.

Namun, kata Idrus, pada aturan itu juga mewajibkan pihak konsultan memberdayakan tenaga teknis desa, agar kedepannya, tidak lagi terus-menerus tergantung pada keberadaan konsultan.

“Pemerintah desa bisa saja memanfaatkan SDM teknis di Dinas PU atau konsultan swasta. Intinya tidak lebih dari 1 persen APBDes,” ungkapnya.

Dia menilai, pada tahun pertama pelaksanaan dana desa, kesadaran belum dimiliki semua pemerintah desa. Banyak Kades yang merasa pendampingan kaidah teknik itu tidak begitu dibutuhkan.

Sehingga dalam proses pembangunannya, banyak terdapat kendala, terutama soal bahan material yang berlebih ataupun kurang, selama pelaksanaannya.

“Kejadian ini yang menyebabkan pembangunan fisik di desa-desa banyak yang cacat,” kata ahli di lembaga yang menaungi Pendamping desa itu.

Terkait keberadaan pendamping desa, di jelaskan Idrus, tupoksinya tidak sampai pada pengawasan pelaksanaan pembangunan tersebut.

“Itu diluar tugas dan fungsi pengawasan para pendamping desa. Kalau untuk perencanaan, mereka (pendamping) masih bisa menfasilitasi,” tuturnya lagi.

Dia berharap, kedepannya pihak desa khususnya para Kades, lebih menyadari dan dapat mengalokasikan anggaran, maksimal 1 persen untuk membiayai konsultan teknis tersebut.

Hal itu juga akan memabantu para Kades meminimalisir kesalahan pada pelaksanaan pembangunan yang berpotensi menjerumuskan Kades dalam permasalahan hukum. (Antara)

Editor: Evy R. Syamsir