Efektifitas Penggunaan APBDes Melalui Pengadaan Barang/Jasa

 

Widyaiswara BDK Malang

 Abstraksi

Beberapa regulasi tentang Desa baik terkait dengan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang Undang tersebut telah diterbitkan. Kemudian agar penggunaan dana desa benar-benar terwujud dan efektif sebagaimana diamananatkan dalam Undang-Undang dasar 1945 maka belum lama berselang dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Artinya tahun 2015 semua ketentuan yang dikemukakan tersebut diatas sudah efektif diberlakukan, suka tidak suka atau optimis dan apatisme pasti menyelimuti para pemerhati pengelokaan keuangan desa.

Prosedure organisasi, tatalaksana dan keuangan sudah diatur selanjutnya bagaimana tata cara belanjanya maka pemerintah sudah mengeluarkan tata-cara pengadaan barang/jasa di desa juga telah dikeluarkan sebelumnya oleh Kepala LKPP (Lembaga Kbijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dengan Perka Nomor 13 tahun 2013 yang secara tegas menyatakan bahwa mekanisme pengadaan barang/jasa pada prinsipnya melalui cara Swakelola.

Permasalahannya adalah keadaan yang diinginkan oleh ketentuan perundang-undangan dengan keadaan yang seharusnya di lapangan/perdesaan ada kesenjangan. Dari pengalaman membuktikan bahwa kesenjangan tersebut disamping sumber daya manusia yang sangat terbatas juga pemahaman pengelolaan keuangan desa sangat-sangat memprihatinkan. Bahkan mereka pada ketakutan dan enggan untuk melaksanakan kebijakan tersebut sebelum bertindak.Agar efektifitas penggunaan dana APBDes dalam pengadaan barang/jasa berjalan maksimal disarankan aksi pendampingan Bimtek terkait pengadaan barang/jasa di desa berikut pengendaliannya dilaksanakan secara terus-menerus.

Kata kunci : APBDesa, efektivitas,  pengadaan barang/jasa, swakelola

 

Efektifitas Penggunaan Dana APBDes Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa efektif diberlakukan tahun 2015. Undang-Undang ini antara lain mengatur tentang Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Keuangan dan Aset Desa, Pembangunan Desa, dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Dalam UU ini disebutkan bahwa desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Desa dan Desa Adat atau sesuai dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, menurut Pasal 7 UU ini, dapat melakukan penataan desa yang meliputi: a) Pembentukan, b) Penghapusan, c) Penggabungan, d). Perubahan status, dan e) Penetapan desa.

Pembentukan desa harus memenuhi syarat:
a) batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan; 
b) Jumlah penduduk, untuk wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga (KK), Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 KK, Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 KK, Sulsel dan Sulut paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 KK, NTB paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 KK, Sulteng, Sulbar, Sultra, Gorontali dan Kalsel paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kk, Kaltim, Kalbar, Kalteng dan Kaltara paling sedikir 1.500 jiwa ata 300 KK, NTT, Maluku dan Maluku Utara 1.000 jiwa atau 200 KK, dan Papua/Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 KK.

Desa juga dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis. Dua desa atau lebih juga dapat digabung menjadi satu desa berdasarkan kesepakatan. Selain itu, desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyarawatan Desa dengan memperhatian saran dan pendapat masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang pasal 14 ini, pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Adapun kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asl usul dan ada istiadat desa. Pasal 67 Undang-Undang ini menegaskan bahwa desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Desa juga berhak menetapkan dan mengelola kelembagaan desa serta mendapatkan sumber pendapatan guna melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Di sisi lain, masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa, mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; serta memperoleh pelayanan yang sama dan adil.

Sumber pendapatan desa berasal dari: a) pendapatan asli desa, b) alokasi APBN, c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, d) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima dari Kabupaten/Kota, e) bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan g). lain-lain pendapatan desa yang sah. Pada tahun Anggaran 2015 direncanakan desa akan mendapat suntikan dana yang berasal dari APBN sebesar Rp.1.5 Milyar per desa. Secara nasional, dana dari APBN diperkirakan mencapai kisaran Rp.60 trilyun atau 10% dari dana tranfer. Model tata pemerintahan desa banyak para ahli berpendapat seharusnya diatur secara standar nasional dengan tetap membuka peluang model lokal untuk dimasukkan dalam tata pemerintahan desa. Sama seperti tata pemerintahan pusat dan tata pemerintahan daerah maka pada tata pemerintahan desa harus memiliki standar nasional tentang tata cara pemilihan kepala desa, standar organisasi, tata kelola keuangan, tata kelola aset, tata kelola pengadaan barang/jasa, pembinaan dan pengawasan serta audit.

Mengurai benang kusut

Tata kelola pengadaan barang/jasa

Menjadi sektor paling krusial dan berpeluang terjadinya berbagai macam penyimpangan mulai dari masalah harga, cara pemilihan penyedia apakah tender atau swakelola masyarakat, bagaimana bentuk sanggahan dan pengaduannya. Metode pengadaan barang/jasa di desa sebaiknya dilakukan dengan swakelola. Hal ini didasarkan bahwa dana desa lebih banyak digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan memerlukan partisipasi aktif masyarakat desa. Pelaksanaan dari hal ini misalnya dalam pembangunan infrastruktur dilakukan dengan mengikuti pola PNPM atau gotong royong. Penentuan harga barang/jasa dilakukan dengan mengikuti standar harga barang/jasa Pemerintah Kabupaten/Kota ditambah ongkos angkut/transportasi. Standar Harga barang/jasa tersebut diposisikan menyerupai e-kataloq yang selama ini diberlakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP). Apabila pengadaan barang/jasa di pemerintah desa dilakukan tender/pelelangan, maka dikhawatirkan banyak terjadi penyimpangan dari peraturan perundangan yang berlaku. Penyimpangan sangat rentan terjadi mengingat pembinaan aparatur desa dalam pengadaan barang/jasa (sesuai dengan Perpres 54/2010 dan perubahannya) belum pernah dilakukan. Pembinaan tersebut juga membutuhkan dana sangat besar dan waktu yang lama apabila dilaksanakan. Hal lain yang mendorong terjadinya penyimpangan adalah adanya kepentingan pihak perusahaan (peserta lelang) yang kemungkinan akan lebih dominan daripada aparatur pemerintah desa bersangkutan.

Tata kelola pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBDesa harus sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong, dan akuntabel serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah Desa dapat berjalan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan hasil Pengadaan Barang/ Jasa dapat bermanfaat.

Bagaimana tata cara pengadaan barang dan jasa yang harus dilakukan oleh desa? Apakah harus mengikuti ketentuan pasal 2 Perpres 54 tahun 2010 jo Perpres 70 tahun 2012 mengenai ruang lingkup?

Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBDesa di luar ruang lingkup pengaturan pasal 2 Perpres 54 /2010 jo Perpres 70/2012. Menurut peraturan kepala LKPP tersebut, tata cara pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Desa yang sumber pembiayaannya dari APBDesa ditetapkan oleh kepala daerah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan kepala LKPP tersebut dan kondisi masyarakat setempat.

Isu utama yang ada dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa oleh Pemerintah Desa adalah:

  1. Tata cara pengadaan barang/jasa di desa yang dibayai dari APBDes harus ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota dengan tetap berpedoman pada Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 dan kondisi sosial budaya setempat.
  2. Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah Desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Apabila tidak dapat dilakukan dengan cara swakelola baik sebagian maupun seluruhnya, maka dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan.
  3. Dalam masa transisi, agar peraturan ini dapat dipahami oleh seluruh pemerintah desa, maka kepala daerah dapat membentuk tim asistensi desa yang unsure-unsurnya terdiri atas Unit Layanan Pengadaan (ULP), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan unsur lain yang terkait di pemerintah kabupaten/kota. Tim ini bertugas untuk meningkatkan kapasitas SDM dan melakukan pendampingan pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Desa.
  4. Setiap desa wajib membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melalui surat keputusan Kepala Desa yang terdiri atas unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
  5. Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa adalah penyedia yang dianggap mampu serta memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, maka penyedia harus mampu menyediakan tenaga ahli/peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan.
  6. Pihak yang bertugas menyusun rencana pelaksanaan pengadaan (Rencana Anggaran Biaya/RAB, Spesifikasi Teknis, dan Gambar) adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
  7. Pihak yang berwenang melaksanakan pemilihan penyedia juga TPK. Kedudukan TPK adalah semacam ULP yang ada di lingkungan K/L/D/I.
  8. Pengadaan barang/jasa yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan pembelian langsung kepada satu penyedia tanpa permintaan penawaran dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia serta ditindaklanjuti dengan negosiasi (tawar-menawar). Bukti transaksi cukup menggunakan nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
  9. Pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan melalui pembelian langsung kepada satu penyedia dengan mengirimkan permintaan penawaran dan kemudian penyedia memasukkan penawaran tertulis yang dilampiri dengan daftar barang/jasa dan harga. Bukti transaksi cukup menggunakan nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
  10.  Pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dilakukan dengan mengirimkan permintaan penawaran kepada dua penyedia barang/jasa dan kemudian penyedia memasukkan penawaran tertulis yang dilampiri daftar barang/jasa dan harga. TPK kemudian melakukan penilaian terhadap pemenuhan spesifikasi dan dilanjutkan dengan negosiasi kepada penyedia yang memenuhi persyaratan teknis. Hasil negosiasi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian.
  11. Nilai paket pengadaan yang dapat dilakukan dengan cara pembelian langsung kepada satu penyedia, pembelian langsung kepada dua penyedia melalui pemasukan penawaran, atau pemilihan dari dua penyedia melalui pemasukan penawaran, dapat ditentukan berbeda oleh Bupati/Walikota berdasarkan kondisi wilayah masing-masing.

Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (1) Perka LKPP 13/2013 pada intinya menyebutkan bahwa tata cara pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur oleh bupati/walikota dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota.
Peraturan Kepala Daerah yang dibentuk nantinya tetap mengacu pada prinsip dasar dan tata kelola pengadaan barang/jasa. Meski mungkin tidak sama persis dengan Perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 70/2012. Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBDesa berada diluar ruang lingkup Perpres 54/2010 j.o. Perpres 70/2012 karena APBDesa diatur tersendiri melalui UU 6/2014 dan peraturan turunannya. Meski demikian tetap ada tata nilai pengadaan yang harus dipatuhi, yaitu prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dana Pemerintah Pusat dan Daerah Untuk Desa

Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada setiap tahun anggaran. Penyaluran dana yang diperuntukkan bagi Desa ini dilakukan melalui transfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Hal ini didasarkan pada Pasal 95 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Pemerintah Kabupaten/Kota akan mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10 persen dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Adapun rumus perhitungannya adalah:

a. 60 % dari bagian 10 persen itu dibagi secara merata kepada seluruh desa,
b. 40 % sisanya dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

Dalam pasal 95 ayat (1) peraturan tersebut di atas disebutkan bahwa Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Ayat (2) dari pasal tersebut menentukan bahwa pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah.

Beberapa isu-isu penting dalam pokok-pokok pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN adalah sebagai berikut:
a. Pendapatan desa
b. Penggunaan dana desa
c. Skenario penganggaran desa
d. Pengalokasian dana desa
e. Penyaluran dana desa
f. Mekanisme Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten/Kota
g. Penggunaan dana desa
h. Pelaporan pelaksanaan/penggunaan dana desa
i. Pemantauan dan Evaluasi
j. Sanksi

Keadaan yang sebenarnya di lapangan dengan keadaan yang dinginkan ternyata masih jauh dari harapan. Pemerintahan desa banyak dihuni oleh elit-elit politik tingkat desa yang yang sudah lama berkuasa. Pada umumnya mereka tidak mengenal ketentuan administrasi yang digambarkan oleh ketentuan perundang-undangan.
Di samping itu, struktur masyarakat desa seringkali memiliki pemimpin informal tanpa lawan dan tanpa koreksi seperti tuan tanah, pedagang besar desa, ketua adat, pemuka agama, atau pemuka kerajaan di masa lalu. Dikhawatirkan mereka menggunakan kekuasaan informalnya tersebut demi kepentingan sekelompok golongan/elit tertentu. Apalagi bila sebuah desa dipimpin oleh seorang kepala desa kharismatik, bukan kepala desa administratif, maka kepala desa kahrismatik ini tentu akan bertolak belakang dengan pendidikan demokrasi yang digelorakan selama ini. Desa-desa akan menjadi politis dan anti demokrasi. Politisasi desa akan memakan biaya besar sebagaimana yang terjadi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. APBN dan APBD digerogoti sedemikian rupa untuk pembiayaan politik sehingga dikhawartirkan APBDesa juga mengalami hal yang sama.

Pemecahan masalah/Solusi
Bagaimana cara mewujudkan keterpaduan antara Peraturan Kepala LKPP nomor 13 tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 2014 agar kelak kemudian hari para K/L/D/I terkait mempunyai SOP yang jelas namun tetap pada prinsip gotong-royong dan efisien serta efektif?

Pemerintah daerah telah melakukan pemetaan dan pendataan potensi masalah yang akan terjadi, juga telah melakukan peninjauan ulang/revisi hasil Musrenbangdes, Kecamatan, dan Kabupaten misalnya disampaikan siklus APBDes, rambu-rambu keuangan desa, pengelolaan barang/jasa di desa dengan cara-cara praktis yang mudah dipahami masyarakat desa. Dengan melakukan workshop berjenjang mulai dari bawah yaitu workshop tertutup intern pemerintah kabupaten pada unsur terkait dengan semua camat di bawahnya. Hasil workshop dibawa ke forum pemerintah provinsi dan seterusnya dibawa ke forum tingkat menteri dalam negeri serta K/L/D/I terkait lainnya. Hal ini penting mengingat pengalaman negatif dalam menjalankan roda pemerintahan daerah harus menjadi pelajaran berharga dalam mengantisipasi munculnya permasalahan yang sejenis di tingkat pemerintahan desa.

Demikian sekedar pembuka ruang diskusi menjelang bergulirnya program 1,5 milyar 1 desa yang digadang-gadang pemerintah sejak lahirnya UU 6/2014 tentang Desa. Tidak ada alasan lagi untuk menunda pembahasan ini agar nantinya risiko pengadaan barang/jasa yang sudah dipastikan mengalir ke desa dapat diantisipasi.

 

Sumber : http://www.bppk.depkeu.go.id/component/content/article?id=20129:efektifitas-penggunaan-apbdes-melalui-pengadaan-barang-jasa