Wajib Bentuk TPK Di Desa

PELABAI – Setiap Pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten Lebong diingatkan agar segera membuat Tim Pengelola Kegiatan  (TPK). Itu sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di

Desa. Dalam struktur TPK harus diwakili unsur Pemdes sendiri dan lembaga desa yang ditunjuk oleh kepala desa (kades) melalui Surat Keputusan (SK).

Dikatakan Kabag Layanan Pengadaan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Lebong, Syarifuddin, S.Sos, M.Si, kewajiban pembentukan TPK itu karena pengadaan barang dan jasa di desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola. Justru itu

kades selaku Pengguna Anggaran (PA) berkewajiban menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP). ‘’Dalam hal ini dilakukan oleh TPK yang sudah dibentuk oleh Pemdes,’’ ujar Syarifuddin.

Lebih lanjut Syarifuddin mengatakan, dalam kerjanya TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan. Diantaranya mengumumkan rencana umum pengadaan barang dan jasa di desa, menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan menetapkan spesifikasi teknis barang dan jasa. Termasuk melaporkan semua kegiatan dan penyerahan hasil pengadaan barang dan jasa kepada kades yang disertai berita acara serah terima pekerjaan. ‘’Itulah tugas dari TPK,’’ ungkap Syarifuddin.

Untuk membantu pelaksanaan tugas, TPK dapat menggunakan tenaga ahli dan teknis yang berasal dari PNS, swasta atau tenaga profesional sesuai dengan keahliannya masing-masing. Namun penggunaan tenaga ahli itu hanya sebatas untuk pembuatan RAB dan gambar rencana kerja serta sketsa yang tidak dapat dilakukan oleh TPK atau kader teknik desa.

‘’Intinya dalam pelaksanaan kegiatan di desa, kades wajib untuk membentuk TPK yang ditunjuk melalui SK,’’ tutup Syarifuddin. (sca)