Waspadai Kepala Desa Korupsi Dana Desa Milirian Rupiah

MAJALENGKA,(KC).- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Majalengka meminta agar ratusan kepala desa/Kuwu yang akan menerima kucuran dana dari APBN pada tahun 2015 ini dapat mempergunakan anggarannya secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan juklak dan juknis yang berlaku.

“Kami meminta agar tidak berurusan dengan hukum, para kepala desa yang akan mendapatkan dana sesuai amanat UU Desa, untuk berhati-hati dan jangan menyalahgunakannya untuk keperluan pribadi atau kelompok,”kata Kasi Intel Kejari Majalengka, Noordien Kusumanegara saat menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi UU Desa Nomor 6 tahun 2014 di Gedung SKB Kabupaten Majalengka, kemarin.

Menurut dia, agar tidak terjerat tindak pidana korupsi, maka tata kelola keuangannya harus digunakan secara profesional dan proporsional. Terlebih di Kabupaten Majalengka sendiri setiap desa akan menerima bantuan antara Rp 750 juta – Rp 1,5 Miliar.

“Besar dan kecilnya dana yang akan diberikan disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah di desa setempat,”ujarnya.

Dijelaskan dia, dengan akan diserap dana APBN sesuai amanat UU Desa, sangat rawan terjadinya korupsi apabila tidak dikelola oleh sumber daya manusia jujur dan profesional.

“Pada prinsipnya untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan sangat sederhana, jangan mengikuti hawa nafsu. Bila tidak, kami tidak segan-segan memproses setiap dugaan tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu,”ujarnya.

Bukan hanya itu, lanjut Noordien, di dalam amanat UU Desa juga setiap desa agar dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) nya, melek teknologi informasi, dapat menggali potensi yang dimiliki dan membentuk Bumdes.

“Penggunaaan dana ini harus melibatkan semua pihak, baik BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),tokoh masyarakat, dll,” tuturnya.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Majalengka H Gatot Sulaeman menjelaskan, pada akhir bulan Januari lalu, peraturan terkait UU desa sudah dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri RI. Aturan tersebut, memperjelas teknis pelaksanaan atas UU No 6 tahun 2014 tentang Desa berikut peraturan pemerintah (PP) No 43 dan 60 tahun 2014.

Permendagri nomor 111/2014 mengatur tentang Pedoman teknis penyusunan peraturan Desa, Permendagri nomor 112/2014 mengatur tentang pemilihan kepala Desa, Pernmendagri nomor 113/2014 mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa, dan Permendagri nomor 114/2014 mengatur tentang pedoman pembangunan Desa.

Seperti yang diketahui, Raperda tentang Desa yang sudah dibahas sejak bulan oktober 2014 yang lalu, semula bakal ditetapkan sebelum tahun 2014 berakhir.

Namun, kenyataanya, DPRD Majalengka dan Pemkab memutuskan untuk menunda penetapanya hingga terbitnya Peraturan menteri terkait yang mengatur turunan dari UU Desa dan PP tersebut.

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Majalengka H Didi Supriadi membenarkan jika dalam bulan februari ini belum diagendakan pelaksanaan paripurna penetapan Raperda Desa.
Hal ini menurutnnya, lantaran dalam pembahasan Banmus yang digelar akhir bulan Januari lalu, DPRD belum mengetahui keberadaan terbitnya Permendagri tersebut.

“Kita memang baru tahu Permendagri tersebut ada, setelah jadwal di Banmus ditetapkan. Jadi, kita belum sempat menjadwalkanya, karena Permendagri itu dipublishnya akhir januari, setelah Banmus menetapkan jadwal,” jelasnya. (Jejep Falahul Alam/”KC”).

sumber: https://www.facebook.com/kcmajalengka/posts/1792008774356766:0