Sejarah

Sejarah berdirinya Lembaga Ahli Pengadaan Desa (LAPD) tidak terlepas dari kerja keras panjang Institut Perencanaan Negara (IPN) yang berada dibawah Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia Komisariat Bappenas (AP2I Bappenas). Pada masa kepemimpinannya di AP2I Bappenas yakni pada periode 2008-2013, Hasudungan Sihombing yang lebih dikenal dengan sebutan “Hastoruan” dibantu rekan-rekan pengurus lainnya membentuk Unit Kerja Pusat Training Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PTPBJ) dibawah IPN. Tujuan pendirian PTPBJ adalah untuk membantu program Pemerintah dalam bidang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), khusunya dalam hal Sertifikasi PBJ yang memiliki tingkat kelulusan sangat rendah yakni kurang dari 10%. Bagaimana mungkin pembangunan dapat berjalan lancar kalau orang-orang yang bertugas untuk melaksanakannya yaitu Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pejabat Pengadaan (PP), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di instansi pemerintah (KLDI) tidak bersertifikat. Menurut pandangan AP2I Bappenas masalah kelangkaan Sertifikat PBJ ini bukan hanya dapat memperlambat proses pembangunan tetapi juga merupakan sumber penyelewengan dan korupsi.

Dengan semangat untuk memperbaiki kondisi yang ada, maka AP2I Bappenas melalui IPN dan PTPBJ mengusung Metode Simulasi Kata Kunci (Metode SKK) yang diformulasikan oleh Hastoruan. Pada Tahun 2010, PTPBJ mulai mensosialisasikan formulasi tersebut kepada para pejabat di lingkup Pusat (KL), Daerah (Provinsi/Kota/Kabupaten), maupun BUMN dan BUMD. Tanpa disangka-sangka ternyata sambutan publik terhadap Metode SKK sangat luar biasa. Undangan pun mulai datang berduyun-duyun dari lembaga-lembaga besar selain perorangan antara lain RRI, Mabes Polri, dan PLN. Karena ternyata SKK menghasilkan tingkat kelulusan ujian Sertifikasi PBJ yang tinggi yaitu diatas 80%, maka PTPBJ akhirnya membuat kelas training khusus yang disebut Program Training Sampai Lulus (PTSL). Banyak instansi Pusat dan Daerah yang mengikuti program ini baik secara individu maupun kelembagaan yakni Mabes TNI, Bekangad, Kemhan (Baranahan, Litbang, dll), Mabes Polri (Propam, Itwasum, Setpri, Koorsahli), Polda, Kemenhub, Kemen ESDM, Kemen Dikbud, Kemenkes, UIN Babel, Universitas Nusa Cendana, SMK Penerbangan Jakarta, SMPN SeJakarta, PLN, Pertamina, Pelindo II, serta Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Intinya dalam program ini Peserta training hanya diwajibkan membayar 1x sampai lulus dan memperoleh Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional (APN) dari Lembaga kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). LKPP sendiri sebelum tahun 2007 merupakan salah satu unit setingkat Eselon 2 di Bappenas dengan nama Pusat Kebijakan Pengadaan Pemerintah.

Melihat banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah dalam pelaksanaan Dana Desa (Sejak 2015), maka para lulusan PTSL terpanggil untuk memberikan kontribusi terbaik bagi negara, khususnya dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa Desa (PBJ Desa). Melalui beberapa pertemuan yang intensif akhirnya para alumnus PTSL memutuskan membentuk suatu lembaga profesi dibidang PBJ Desa yang disebut Lembaga Ahli Pengadaan Desa (LAPD) pada Tahun 2017. Alumnus PTSL berpandangan bahwa kunci permasalahan Dana Desa terletak pada PBJ Desa. Bagaimana mungkin Program Dana Desa bisa berjalan dengan baik kalau Aparat Desa yang bertugas dalam PBJ Desa yakni Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPK Desa) tidak kompeten untuk melaksanakannya. Dengan berbekal pada pengalaman masing-masing instansi, maka LAPD merancang suatu program Bimbingan Teknis Khusus (Bimtek Khusus) bagi para TPK Desa yang disebut Program Training Sampai Pintar (PTSP). PTSP dirancang sedemikian rupa sehingga mudah difahami dan diikuti oleh TPK. Selain materi PBJ Desa, materi Bela Negara dan Pancasila juga masuk dalam kurikulum PTSP. Dengan demikian diharapkan selain Kompeten dan Akuntabel maka para TPK Desa juga cinta Tanah Air serta mempunyai jiwa Pancasila. Suatu keunikan dari LAPD adalah bahwa para Pengajar PTSP 90% merupakan Perwira-Perwira TNI/Polri yang memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional.***